HarianLampung.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengumumkan bahwa nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan (KTH) di Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai Rp234,7 miliar, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, di Bandarlampung pada hari Sabtu.
Yanyan menyebutkan bahwa nilai transaksi ekonomi KTH di Provinsi Lampung selama dua tahun berturut-turut telah menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Meskipun angka untuk tahun 2024 masih dalam proses perhitungan, namun transaksi ekonomi kelompok tani hutan diprediksi akan terus meningkat.
Meskipun demikian, pencapaian tersebut masih sedikit di bawah angka transaksi pada periode 2022 yang mencapai Rp244 miliar. Transaksi ini utamanya melibatkan komoditas seperti getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu, buah-buahan, biji-bijian, serta produk olahan kopi yang menjadi yang tertinggi secara nasional dalam nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan.
Yanyan juga menjelaskan bahwa jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) provinsi sumber daya hutan (PSDH) Lampung mencapai Rp762.814.332 pada tahun 2022 dan Rp303.574.794 pada tahun 2023. Perhutanan sosial telah memberikan manfaat yang beragam bagi kesejahteraan petani di pinggir hutan sambil tetap menjaga kelestarian hutan.
Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan keberlangsungan ekologis, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan kepada kelompok dan anggota tani hutan yang tergabung dalam perhutanan sosial. Tujuan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan melalui transfer pengetahuan.
Yanyan menekankan bahwa pembinaan ini merupakan upaya untuk memberikan fasilitasi kepada kelompok masyarakat yang secara legal mengelola kawasan hutan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta mendorong peningkatan perekonomian daerah tanpa mengorbankan kelestarian hutan di Provinsi Lampung.
