HarianLampung.co.id – Pentingnya Integritas Pegawai dalam Membangun Zona Berintegritas
Ida Asep Somara, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menegaskan pentingnya integritas pegawai di lingkungan Kemenkumham. Dalam acara Penguatan Efektivitas, Penataan, dan Evaluasi Organisasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Bandarlampung, pada hari Selasa, Ida Asep menekankan bahwa integritas pegawai merupakan pondasi utama dalam membangun zona yang berintegritas.
Menurut Ida Asep, pelayanan publik yang berkualitas dan efektif tidak akan tercapai apabila dijalankan oleh individu yang tidak memiliki integritas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberadaan individu yang berintegritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
“Saat ini, di Lampung sudah ada lima satuan kerja yang dinyatakan sebagai wilayah bebas korupsi, dan kami terus berupaya untuk menjaga keberlangsungan keberhasilan tersebut. Namun, masih banyak satuan kerja lain yang sedang dalam proses penilaian. Semoga mereka dapat memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Sorta Delima Lumban Tobing, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, juga turut menyoroti pentingnya pengelolaan kepegawaian yang tertib dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, integritas pegawai harus selalu dijunjung tinggi sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
“Integritas bukan hanya tentang perilaku yang baik, tetapi juga tentang sikap yang selalu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga integritas pegawai di lingkungan Kemenkumham,” tambah Sorta.
Acara Penguatan Efektivitas, Penataan, dan Evaluasi Organisasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dihadiri oleh para utusan unit pelaksana teknis yang bertugas di lingkungan kantor tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas pegawai dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Sebagai informasi tambahan, Kemenkumham Lampung juga telah memastikan bahwa layanan keimigrasian telah pulih setelah mengalami peretasan, serta telah menyerahkan 42 sertifikat hak paten kepada pemiliknya. Selain itu, Kemenkumham juga terus memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi layanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
