HarianLampung.co.id – Efisiensi Anggaran: Upaya Provinsi Lampung untuk Hemat Dana
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, menyatakan bahwa penerapan efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025 sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pengurangan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Beberapa langkah efisiensi yang perlu dilakukan antara lain adalah mengurangi penggunaan alat tulis kantor hingga 80 persen. Selain itu, belanja makanan dan minuman untuk rapat harus dikurangi, dan intensitas rapat di hotel juga harus berkurang kecuali dalam situasi yang mendesak.
Efisiensi anggaran senilai Rp600 miliar juga diterapkan untuk kegiatan sosialisasi oleh organisasi perangkat daerah yang dianggap kurang penting. Selain itu, pengurangan belanja untuk perjalanan dinas mencapai 60 persen, pemeliharaan kantor, alat-alat, dan biaya sewa gedung juga harus dikurangi.
Langkah-langkah efisiensi ini akan berlaku bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk kegiatan yang bukan prioritas, namun kegiatan yang penting akan tetap dilaksanakan.
Penerapan efisiensi anggaran juga akan mempengaruhi pembayaran pihak ketiga yang mungkin harus ditunda. Meskipun belum ada kebijakan Work From Home (WFH) untuk kegiatan sehari-hari, namun penggunaan listrik dan pendingin ruangan akan dikurangi.
Bagi pekerja honorer, mereka tetap akan menerima pembayaran gaji. Mayoritas honorer sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan masih menunggu surat keputusan resmi. Gaji mereka akan tetap dibayarkan dari anggaran belanja barang dan jasa, bukan dari anggaran belanja pegawai.
Berdasarkan proyeksi akhir 2024, Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai Rp6,81 triliun, sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp6,84 triliun. Upaya efisiensi anggaran ini merupakan momen penting untuk meningkatkan kualitas belanja APBD dan APBN.
