HarianLampung.co.id – Rencana relokasi bangunan di sepanjang sungai sedang dibahas saat ini dan perlu disosialisasikan terlebih dahulu karena dampak sosialnya yang besar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, di Bandarlampung.
Proses penegakan peraturan daerah untuk menertibkan bangunan di sepanjang sungai membutuhkan waktu yang cukup lama dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung sebagai pemilik kewenangan wilayah. Survey, pemetaan, penentuan titik yang harus ditertibkan, dan sosialisasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang terdampak telah mendapatkan izin mendirikan bangunan.
Dalam penertiban ini, solusi akan disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat yang terdampak, seperti pembangunan rumah susun atau rumah pengganti. Selain itu, penertiban bangunan di sepanjang sungai juga akan mempermudah operasi pemeliharaan sungai dengan memungkinkan alat berat untuk masuk ke aliran air atau sungai.
Pihak Dinas akan membantu Pemerintah Kota Bandarlampung dalam normalisasi dan pembersihan saluran air serta sungai untuk mencegah banjir dalam jangka pendek. Dengan demikian, operasi pemeliharaan sungai di Bandarlampung akan menjadi lebih lancar dan efisien.
