HarianLampung.co.id – Konflik antara satwa liar dan manusia di Provinsi Lampung selama periode 2021-2025 mencapai 1.658 kasus, dimana sembilan di antaranya berakhir dengan kematian dan 14 kasus lainnya mengakibatkan cedera, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah setempat telah membentuk tim satuan tugas penanggulangan konflik di Provinsi Lampung. Mereka memberikan pendampingan dan bantuan logistik kepada masyarakat, serta melakukan patroli mitigasi konflik satwa liar dan pemantauan pergerakan gajah secara visual.
Konflik antara satwa liar dan manusia terjadi karena adanya tumpang tindih penggunaan ruang antara manusia dan satwa liar, terutama di kawasan konservasi dan hutan lindung. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai Rp547,08 juta.
Beberapa penyebab konflik antara manusia dan satwa liar antara lain fragmentasi habitat, koridor yang semakin berkurang, degradasi kualitas habitat, kebutuhan ruang dan lahan, persepsi masyarakat, dan perburuan liar yang masih terjadi. Upaya untuk mengatasi konflik ini juga dilakukan oleh Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
TNWK telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi konflik antara gajah sumatera dengan manusia, seperti mengidentifikasi kelompok gajah liar, pemasangan GPS collar untuk pemantauan pergerakan gajah, pembentukan masyarakat mitra polisi hutan (MMP) Gajah, pembentukan Elephant Response Unit (ERU), dan pembangunan tanggul serta kanal di sekitar Taman Nasional Way Kambas.
Semua upaya ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara satwa liar dan manusia, serta melindungi kedua belah pihak. Dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan konflik ini dapat diminimalkan dan keseimbangan alam dapat terjaga.
