HarianLampung.co.id – Apa Itu Lembaga PPATK, Ini Fungsi, Tugas dan Kewenangannya. Sebagai sebuah lembaga pemerintah non-struktural, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Serta dapat membuka perwakilan di daerah, jika diperlukan. Tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Apa itu PPATK?
PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Tugas utama PPATK adalah melakukan pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan atau memiliki potensi tindak pidana pencucian uang.
PPATK juga memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Fungsi PPATK
PPATK mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu:
– Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang: PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia.
– Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK: PPATK bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi mengenai tindak pidana pencucian uang.
– Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor: PPATK memiliki tugas untuk mengawasi kepatuhan pihak pelapor dalam memberikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
– Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
PPATK melakukan analisis terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain.
Kewenangan PPATK
Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki beberapa kewenangan, yaitu:
– Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
– Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
– Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
– Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
– Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
– Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.
– Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat :
1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.
